Menjaga laut berarti menjaga manusia:
Blue Security sebagai jalan menuju doktrin maritim berkelanjutan
Indonesia adalah negeri kepulauan yang hidup dari laut. Laut bukan sekadar jalur perdagangan atau arena pertahanan, melainkan sumber kehidupan bagi jutaan masyarakat pesisir. Terumbu karang menopang pangan, mangrove melindungi pesisir, dan biodiversitas laut menjaga stabilitas sosial. Ketika laut rusak, masa depan bangsa ikut terancam.
Konsep Blue Security lahir dari kesadaran bahwa keamanan maritim tidak bisa dipandang semata dari kacamata militer. Buku Blue Security in the Indo-Pacific (2021) menegaskan bahwa keamanan laut mencakup dimensi hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketika Routledge menerbitkan ulang pada 2024 dengan cakupan lebih luas, pesan utamanya semakin jelas: menjaga laut berarti menjaga manusia.
Sejak 2021, Blue Security masih berupa kerangka analisis. Ia berfungsi sebagai alat konseptual untuk membaca keamanan maritim secara multidimensi, mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan ekologi. Namun, kerangka ini belum menjadi doktrin resmi negara.
Karena itu, gagasan yang ditawarkan adalah adaptasi kerangka analisis menjadi doktrin integratif. Dengan langkah ini, Blue Security akan bertransformasi dari konsep akademis menjadi pedoman operasional yang mengikat. Doktrin integratif ini menyatukan dimensi sipil dan militer, ekologi dan ekonomi rakyat, serta strategi nasional dan regional.
Kerusakan ekosistem akibat pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan perubahan iklim langsung memukul ekonomi lokal. Nelayan kehilangan mata pencaharian, pariwisata pesisir melemah, dan kemiskinan menguat. Di sinilah Blue Security menemukan relevansinya. Konservasi bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi pengentasan kemiskinan. Menjaga ekosistem berarti membuka peluang ekonomi berkelanjutan, menjaga pendapatan masyarakat, dan menekan ketimpangan.
Keamanan maritim tidak bisa hanya ditopang oleh kapal perang. Harmonisasi sipil dan militer menjadi kunci. Kolaborasi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas pesisir menciptakan legitimasi sosial sekaligus memperkuat efektivitas kebijakan. Tanpa dukungan masyarakat, strategi maritim akan kehilangan pijakan.
Resonansi Blue Security terasa di berbagai level. Pada tingkat nasional, ia memperkuat ketahanan pangan dan energi. Pada tingkat regional, ia menempatkan Indonesia sebagai pemimpin agenda keamanan maritim berbasis ekologi di Asia Tenggara. Pada tingkat global, ia menunjukkan bahwa keamanan laut tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs. Dengan menempatkan ekosistem, kesejahteraan, dan harmonisasi sipil-militer sebagai prioritas, Indonesia menunjukkan kesiapan menghadapi ancaman spektrum penuh—dari militer tradisional, ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim dan penangkapan ikan ilegal, hingga ancaman hybrid di era digital. Blue Security adalah gagasan baru Indonesia untuk laut dan rakyat, sebuah ide yang menegaskan identitas sebagai negara kepulauan yang tangguh dan berorientasi keberlanjutan.*HH**