Oleh: Hengki Hamino
Net Gain Biodiversity di Maluku merepresentasikan pendekatan proaktif terhadap pembangunan berkelanjutan, di mana proyek energi dan upaya konservasi diarahkan untuk menghasilkan dampak positif bersih bagi ekologi dan masyarakat. Dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta memasukkan peningkatan ekologis ke dalam perencanaan proyek, Maluku berkomitmen menjaga biodiversitas laut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta pengentasan kemiskinan.
Pendekatan ini menegaskan perlunya kebijakan yang mendukung implementasi NGB secara konsisten dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas, pendanaan khusus, serta mekanisme pengawasan independen menjadi fondasi agar manfaat ekologis dan sosial dapat terukur serta terdistribusi secara adil. Dengan demikian, Maluku tidak hanya tampil sebagai pusat warisan ekologis nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, tangguh, dan berkeadilan.
Forum Pakar Maritim
Yayasan Garuda Di Lautku Inisiatif bekerjasama dengan Kodaeral IX menyelenggarakan Forum Pakar Maritim untuk membahas masa depan Bidiversitas Indonesia yang selaras dengan upaya akselerasi Pembangunan PSN OLNG Abadi Masela. Tiga narasumber utama yang dihadirkan adalah Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) – Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, Gubernur Provinsi Maluku – Hendrik Izaac Lewerissa, S.H., LL.M dan Komandan Kodaeral IX – Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pemungkas. Kegiatan diselenggarakan padan 24 Februari 2026 di Ambon.
Adapun empat pakar yang dihadirkan terdiri dari Panglima Komando Armada III TNI Angkatan Laut – Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN, S.E., M.Si., M.Tr.Opsla, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran – Dr. Sunarto, S.Pi., M.Si, Kepala Kelompok Kerja Project Execution Unit Percepatan Proyek Abadi SKK Migas – Ir. Benny H. Sianturi ST, MT, IPM, PMP dan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Efektif Kawasan Konservasi KKP – Herri B. Putra, S.Pi, M.Sc. kegiatan ini dipandu oleh dua moderator yaitu Prof. Dr. Y. Lopulalan, M.Si dan Dr. James Abrahamsz, S.Pi, M.Si dari Universitas Pattimura.
Dari Net Gain Biodiversitas, Menuju Net Gain Sosial Dari hasil pemaparan para narasumber dan diskusi peserta pada kegiatan Forum Pakar Maritim, dapat dirangkum 10 poin usulan tindak lanjut dalam implementasi pendekatan Net Gain Biodiversity di Kawasan Timur Indonesia, khususnya Provinsi Maluku. Adapun rekomendasi tindak lanjut, yaitu:
- Tim Multi-Stakeholder Terintegrasi
Pembentukan Tim Lintas Sektor yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bersama SKK Migas, masyarakat lokal, universitas, TNI/Polri, Bakamla, BRIN, serta KKP merupakan langkah strategis untuk memastikan agenda konservasi, ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, serta kesiapsiagaan bencana berjalan selaras dengan sistem pertahanan negara. Tim ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi, di mana setiap sektor membawa mandat dan keahlian masing-masing, namun terintegrasi dalam satu kerangka untuk menjaga dan mengendalikan kedaulatan NKRI. Dengan struktur multi-stakeholder, kebijakan dan implementasi tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial, meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan energi dan maritim mendukung pertahanan semesta Indonesia. - Basis Ilmiah dan Indikator Multi-Dimensi
Fondasi teknis yang digunakan untuk merancang, mengukur, dan menilai keberhasilan Net Gain Biodiversity secara komprehensif dengan menggunakan metodologi standar, baseline ekologis, serta indikator yang mencakup aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa pengukuran dilakukan secara sahih, terukur, dan relevan dengan kondisi lokal sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan pesisir dan laut. - Integrasi ke RPJMD dan RZWP3K
Menetapkan zonasi perlindungan, mensyaratkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) berbasis NGB, serta menyinkronkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan indikator biodiversitas, program restorasi, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis berbasis NGB merupakan langkah strategis yang memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah dan tata ruang laut tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan keuntungan ekologis bersih yang terukur bagi keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. - Audit dan Evaluasi Independen
Mekanisme pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar seperti universitas, auditor lingkungan, LSM, dan komunitas adat untuk memvalidasi klaim Net Gain Biodiversity, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan legitimasi sosial. Proses ini menekankan pada verifikasi hasil, pelaporan publik, dan rekomendasi kebijakan sehingga klaim keuntungan ekologis bersih benar-benar dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. - Pelibatan Pemuka Agama dan Mahasiswa
Pemuka agama dan mahasiswa berperan sebagai mediator konflik, penggerak solidaritas komunitas, dan penentu legitimasi kebijakan dalam proyek pembangunan. Mereka memastikan kesepakatan sosial berjalan adil, termasuk kompensasi livelihood dengan harga wajar sesuai hukum, serta distribusi ganti rugi yang tepat sasaran, sehingga proyek dapat diterima masyarakat dan memberi manfaat nyata bagi daerah penopang. Sinergi keduanya memperkuat legitimasi sosial, memastikan transparansi, dan menjembatani kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, sehingga proyek Abadi Masela dapat berjalan dengan dukungan penuh serta memberikan manfaat nyata bagi daerah penopang dan bangsa Indonesia. - Peningkatan Kapasitas SDM Lokal
Program ini mencakup pendidikan vokasi berbasis kebutuhan proyek LNG, pelatihan teknis untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas, sertifikasi kompetensi sesuai standar internasional. Dengan demikian, SDM lokal tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam ekosistem energi, sehingga manfaat ekonomi dari PSN Abadi Masela terdistribusi lebih adil, meningkatkan kemandirian daerah, dan memperkuat kedaulatan energi Indonesia. - Keterlibatan Langsung Masyarakat Lokal
Masyarakat lokal dapat dilibatkan secara langsung dalam proses konstruksi melalui program padat karya, penyediaan tenaga kerja terlatih hasil pendidikan vokasi, serta peran sebagai mitra rantai pasok dalam pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan demikian, meskipun tidak masuk dalam skema cost recovery, infrastruktur pendukung ini menjadi instrumen pemerataan manfaat, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan penguatan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. - Pusat Operasi Maritim Multi-Sektoral
Pembangunan Pusat Komando Maritim di Maluku diarahkan untuk menjadi simpul integrasi lintas sektor di Kawasan Indonesia Timur, yang menghubungkan sensor dan data milik TNI AL, Bakamla, KKP, Kementerian Perhubungan, BMKG, serta BRIN/LAPAN bersama stakeholder lain. Fungsi utama pusat ini adalah memperkuat pengawasan laut, mendukung konservasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, mengoptimalkan pertahanan semesta maritim, serta memastikan koordinasi tanggap darurat yang cepat dan efektif. - Penyesuaian Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut
Hilangnya kewenangan kabupaten/kota dalam UU No. 23 Tahun 2014 menimbulkan implikasi sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk melemahnya legitimasi tradisi pengelolaan laut berbasis adat serta berkurangnya akses komunitas lokal terhadap izin usaha kecil. Dengan penyesuaian kebijakan, diharapkan terjadi harmonisasi antara kewenangan provinsi dan praktik adat, sehingga ekonomi berbasis laut tetap berdaya, identitas budaya terjaga, dan risiko konflik ruang dapat diminimalisasi dalam kerangka kedaulatan maritim Indonesia. - Keadilan Distributif dan Kedaulatan NKRI.
Mendorong reformasi kebijakan nasional yang memastikan pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi serta perikanan didistribusikan secara adil merupakan langkah strategis untuk memperkuat keadilan ekonomi sekaligus meneguhkan kedaulatan bangsa. Orientasi kebijakan ini diarahkan pada pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan daerah penghasil, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta penguatan pertahanan semesta maritim, sehingga manfaat sumber daya alam tidak hanya terkonsentrasi di pusat, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal sebagai fondasi ketahanan nasional.
Ruang Harmoni antara Kemanusiaan dan Ekologi
Forum ini telah merumuskan arah strategis yang menyatukan kepentingan ekologis, sosial, ekonomi, dan pertahanan negara, sehingga NGB menjadi instrumen nyata untuk menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Penyusunan kebijakan yang mendukung implementasi NGB menjadi kunci agar rekomendasi forum tidak berhenti pada wacana, melainkan terwujud dalam regulasi, pendanaan berkelanjutan, dan program teknis yang melibatkan masyarakat. Dengan komitmen bersama, Maluku dapat tampil sebagai pusat warisan ekologis nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, adil, dan tangguh menghadapi tantangan global.*HH**
