Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program prioritas pemerintah lima tahun ke depan adalah memperkuat kedaulatan pangan, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Negara harus memastikan terwujudnya harmonisasi antara ketahanan pangan, energi, dan konservasi laut dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan serta memperkuat diplomasi ekonomi biru Indonesia di regional dan global.
Pembangunan bukan sekadar deretan proyek dan target angka. Ia adalah jalan kebijaksanaan yang menuntun manusia untuk hidup selaras dengan alam. Maluku, dengan lautnya yang luas dan masyarakat pesisir yang tangguh, menghadirkan panggung di mana energi, pangan, dan konservasi bukanlah agenda terpisah, melainkan simpul-simpul kehidupan yang saling mengikat.
Pangan sebagai Hakikat Keberlanjutan
Target swasembada protein laut dalam 1–2 tahun ke depan adalah arahan langsung Presiden Prabowo. Revitalisasi Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku menjadi instrumen alternatif untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dengan dukungan regulasi, logistik, dan sistem distribusi digital, LIN diharapkan mampu menjawab kebutuhan protein rakyat sekaligus memperluas akses pasar global. Swasembada protein laut melalui Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku bukan sekadar agenda produksi. Ia adalah perwujudan hakikat keberlanjutan: memberi makan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Pangan adalah jembatan antara tubuh manusia dan alam semesta, dan laut Maluku adalah sumber kehidupan yang harus dijaga dengan rasa syukur.
Energi sebagai Nafas Peradaban
Proyek OLNG Blok Masela dapat dipandang bukan hanya sebagai sumber energi, tetapi sebagai simbol nafas peradaban. Energi memberi daya bagi kehidupan, namun ia harus diolah dengan kesadaran bahwa setiap kilowatt yang dihasilkan bersumber dari bumi yang harus dijaga. Energi yang berkelanjutan adalah energi yang tidak merampas, melainkan memberi kembali. Sebagai proyek energi strategis nasional, OLNG Blok Masela harus selaras dengan agenda pembangunan daerah. Presiden menekankan pentingnya energi sebagai motor pembangunan, bukan sekadar sumber devisa. Integrasi ini mencakup penyediaan infrastruktur pendukung, pelatihan tenaga kerja lokal, dan mekanisme co-management antara pemerintah, industri, dan masyarakat pesisir.
Konservasi sebagai Etika Ekologi
Kawasan konservasi laut bukanlah batasan, melainkan peringatan bahwa manusia tidak berhak menguasai seluruh kehidupan. Konservasi adalah etika ekologi: pengakuan bahwa laut memiliki hak untuk tetap hidup, ikan memiliki hak untuk tetap berkembang, dan ekosistem memiliki hak untuk tetap utuh. Kawasan konservasi di Maluku berfungsi sebagai benteng ekologi yang memastikan keberlanjutan stok ikan dan mitigasi dampak industri energi. Konservasi dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan fondasi keberlanjutan energi dan pangan.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Masyarakat pesisir harus dilibatkan aktif dalam perencanaan dan implementasi proyek energi maupun pangan. Diversifikasi mata pencaharian, pengolahan hasil laut, ekowisata, dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi kunci agar mereka menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Nelayan bukan sekadar pencari ikan, melainkan penjaga tradisi, pewaris kearifan, dan aktor utama yang menulis narasi masa depan. Pemberdayaan mereka adalah pemberdayaan bangsa.
Kolaborasi Program Kampung Nelayan Merah Putih dengan SDGs
Dalam arus globalisasi dan industrialisasi, nelayan sering kali terpinggirkan. Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir untuk mengembalikan mereka ke panggung utama pembangunan. Dengan partisipasi aktif, akses pasar, dan diversifikasi mata pencaharian, nelayan tidak lagi sekadar objek kebijakan, melainkan aktor sejarah yang menulis masa depan bangsa. Di sisi lain, Desa SDGs menghadirkan kerangka pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Ia adalah cermin yang mengingatkan bahwa pembangunan harus berpihak pada manusia sekaligus menjaga alam. Desa SDGs menegaskan bahwa kesejahteraan tidak bisa dipisahkan dari keberlanjutan ekologi. Kolaborasi ini bukan hanya strategi teknis, melainkan jalan kebijaksanaan: membangun tanpa merusak, berdaulat tanpa menindas, berkelanjutan tanpa kehilangan jati diri.
Diplomasi Ekonomi Biru Maluku dapat diposisikan sebagai model diplomasi ekonomi biru Indonesia. Branding internasional seperti “Harmony from Maluku” menunjukkan integrasi energi, pangan, dan konservasi laut. Maluku dapat menjadi simbol bahwa pembangunan bukanlah pertarungan antara ekonomi dan ekologi, melainkan pertemuan keduanya dalam keadilan sosial. “Harmoni dari Maluku” adalah pesan kepada dunia bahwa Indonesia memilih jalan kebijaksanaan: membangun tanpa merusak, berdaulat tanpa menindas, dan berkelanjutan tanpa kehilangan jati diri.**